Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berpesan kepada segenap jajaran Polda Bengkulu bahwa konsep restorative justice alias keadilan restoratif harus diterapkan sesuai dengan konsep yang tepat. Mengingat, keadilan restoratif bukan sekedar menghentikan perkara melainkan terdapat aspek yang jauh lebih penting yakni pelaku bisa memahami kasus, korban bisa memaafkan pelaku tanpa mengesampingkan bahwa korban juga harus tetap merasakan keadilan.

 

Baca juga: Kuasa Hukum HRS Hadirkan Saksi dan Ahli Hukum Pidana Pada Sidang Praperadilan Hari ini

Hal itu disampaikan Taufik usai menghadiri rapat dengar pendapat tim kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa dengan Kapolda Provinsi Bengkulu Irjen Pol Drs. Agung Wicaksono dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu Supratman beserta segenap jajaran yang digelar di Provinsi Bengkulu, Selasa (9/8/2022).

 

Baca juga: Hari Ini Abu Janda di Panggil Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

"Karena sebenarnya restorative justice itu adalah upaya kita untuk memulihkan korban termasuk memulihkan pelaku jadi bukan sekedar menghentikan perkara semata, aspek itulah yang paling penting dari konsep restorative justice. Jadi bukan sekedar menghentikan perkara, itu yang harus dipahami dan kita berikan pesan-pesan itu kepada Polda Bengkulu, " ujar Taufik.

 

Baca juga: 94 Pelanggar Terjaring, Jumlah Terbanyak Terjaring Selama Operasi Patuh Perda AKB di Pasaman

Selain itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan Komisi III DPR RI juga ingin mengetahui terkait implementasi penanganan narkotika di wilayah hukum Bengkulu. Utamanya, tutur Taufik, Komisi III DPR RI ingin mengetahui apakah selama ini terdapat kendala-kendala untuk memastikan bahwa pemakai narkoba itu seharusnya direhabilitasi.

 

Baca juga: Sidang Praperadilan HRS Dilanjutkan Selasa, Kuasa Hukum Kecewa Kliennya Tak Bisa Dihadirkan

Mengingat, tutur Taufik, sebagaimana diketahui bahwa masih banyak pemakai narkotika yang akhirnya berproses hukum sehingga berdampak pada penuhnya lapas. Oleh karena itulah, Komisi III juga meminta masukan agar dapat diketahui aspek sistem hukum mana saja yang harus segera diperbaiki dan diubah utamanya terkait penentuan rehabilitasi bagi seorang pemakai.

 

Baca juga: Pemerintah Melarang Aktivitas FPI

"Karena, ternyata ada tim assesment terpadu di berbagai daerah termasuk di Provinsi Bengkulu ini hanya ada 2 BNNP di kota dan kabupaten saja sehingga tentu sedikit banyak akan menghambat proses ini. Nah, hal-hal demikian itulah yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Komisi III DPR RI pada saat pembahasan revisi UU Narkotika, " tutup Taufik. (pun/aha)