Meutya Hafid Tegaskan Komisi I Terus Berupaya Selesaikan RUU PDP

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, permasalahan kebocoran data pribadi melalui digital di Indonesia sangat banyak dan harus segera diatasi. Ia menilai kebocoran bisa dari platform seperti media sosial, marketplace, dan lainnya.

Baca juga: Dua Pemuda di Ciduk Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lampung Utara Bawa Paket Diduga Sabu

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, Komisi I DPR terus berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Yang nantinya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.

Baca juga: Masih Terkait Batu Penahan Tebing yang Roboh, Pemuda Lengayang Akan Datangi PSDA Pesisir Selatan

"Komisi I DPR berkomitmen menyelesaikan RUU sehingga lahir UU PDP yang komprehensif. Komisi I DPR juga tetap membuka ruang partisipasi atau aspirasi publik secara luas dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan RUU PDP, " kata Meutya, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Kepala Teknik Tambang PT Berkah Mutiara Bumi Akui Menambang Batu, Ini Langkah Yang Diambil Inspektur Tambang

Meutya menjelaskan, data pribadi merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri. Data itu juga dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Baca juga: Penegakan Hukum Secara Manual di Ruas Jalan Tak Terjangkau CCTV Masih Perlu

Oleh karena itu, Meutya menegaskan, tujuan dari keberadaan UU PDP seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ialah sebagai pengamanan data pribadi. “Kata Pak Menteri salah satu tujuan dari keberadaan UU PDP adalah sebagai pengamanan sekaligus untuk menjaga resilience ekonomi digital dari kerentanan dan potensi ancaman keamanan dari pencurian data, " pungkasnya. (tn/aha)